Tak Terjaminnya Fasilitas Pendidikan Dalam Sistem Kapitalisme

Rheiva Putri R Sanusi

Oktober 17, 2025

Sumber Gambar : Canva

Oleh : Neni Muniarti | Aktivis Dakwah

Gedung tiga lantai termasuk mushola di asrama putra Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada Senin (29/9) sore. Saat kejadian, ada ratusan santri sedang melaksanakan Salat Ashar berjemaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan tersebut.

Basarnas telah menuntaskan proses evakuasi pada Selasa (7/10). Data terakhir korban tewas mencapai 67 orang yang ditemukan, termasuk delapan bagian tubuh (body part). Total korban terevakuasi mencapai 171 orang, terdiri 104 korban selamat. Dari jumlah korban meninggal, baru 34 yang teridentifikasi. (dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia)

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyepakati dua langkah untuk mencegah kejadian pondok pesantren ambruk terulang kembali.

“Pak Pratikno dan saya sepakat untuk mencari jalan keluar. Pertama, pesantren tidak boleh membangun tanpa standar teknik. Kedua, kami akan mencari jalan agar pesantren-pesantren yang sedang membangun bisa mendapatkan pendampingan teknis, mungkin melalui kementerian terkait, khususnya infrastruktur,” ujar Menko PM dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. (dilansir dari Jakarta ANTARA)

Peristiwa roboh nya pembangunan pesantren ini bukan hanya sudah takdir Allah, tapi kalau  dari awal pembangunan pesantren ini dilaksakan oleh tenaga ahli yang kompeten dengan kualitas bahan yg baik dan dilaksanakan oleh orang - orang yang bertanggung jawab  dihadapan Allah,  Maka peristiwa robohnya pesantren ini mungkin dapat diminimalisir kerusakannya dan kalau pemerintah memperhatikan setiap fasilitas pendidikan yang ada di setiap lembaga pendidikan maka peristiwa ambruknya pesantren ini mungkin tidak akan terjadi.

Pemerintah dengan sistem kapitalisme hanya berkonsentrasi dalam mencari keuntungan sebanyak - banyaknya  yang diperuntukan hanya untuk penguasa saja, sedangkan untuk mencerdaskan rakyat nya kurang diperhatikan sehingga untuk mencetak generasi yang cemerlang dan bertaqwa sulit dicapai karena minimnya peran serta pemerintah dalam masalah memfasilitasi fasilitas pendidikan.   

Dalam Islam negara (Khilafah) wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas yang memiliki standar keamanan yang tinggi dan nyaman.

 

Sedangkan dalam pendanaan fasilitas pendidikan tidak dibebankan pada rakyat, tapi diambil dari kas negara (baitul maal).

Semua rakyat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa membedakan status sosial sehingga dalam sistem Islam banyak umat yang cerdas dan bertakwa, karena pemerintah memberikan akses yang mempermudah umat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan difasilitasi dengan fasilitas yang lengkap aman nyaman. 

Wallahu a'lam bishawab

Halaman