.jpg)
BBM langka : Rakyat Selalu Jadi Korban Negara
Sumber Gambar : Canva
Oleh : Leni Sartika | Aktivis Dakwah Muslimah
Antrian kendaraan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, karena sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) sudah terjadi dua pekan terakhir. Antrian panjanh hingga ke jalan raya. tidak sedikit warga yang tidur di kendaraan hingga antri sejak dini hari meski ujungnya tidak selalu mendapatkan BBM yang diinginkan.
Persoalan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa antrian sudah lama terjadi, menandakan adanya persoalan serius yang harus di evaluasi pemerintah. Akibat dari kelangkaan ini masyarakat khususnya pekerja dan pelajar ikut terdampak, pemerintah sulawesi selatan mengusulkan agar sistem pembelajaran dan sistem bekerja dilakukan secara daring dengan tujuan mengurangi mobilitas sekitar.
Mahasiswa, ojol, dan organisasi masyarakat serentam turut melakukan demo akibat kelangkaan BBM, dan LPG 3KG yang sudah hampir 2 minggu terjadi di kantor PT Pertamina. Persoalan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dianggal persoalan biasa. rakyat tudak membutuhkan janji dan omong kosong, rakyat membutuhkan kepastian. Menteri ESDM dan para jajaran pemerintah sangat abai dan acuh. flashback pada beberapa bulan lalu menteri ESDM Indonesia menjanjikan dan menjamin ketersediaan BBM Hingga akhir tahun. nyatanya ? baru sampai di bulan september sudah ada kasus kelangkaan bbm. Negara tidak melakukan pemenuhan BBM Dan LPG yang memadai untuk 2 minggi terakhir ini masyarakat Sulsel sangat tidak mudah mengakses hal yang seharusnya sudah di siapkan negara. Tata kelola berbasis kapitalisme sekuler sangat tidak di sarankan karena pengelolaannya melahirkan kesengsaraan.
Dalam perspektif kritik terhadap sistem ekonomi, kelangkaan energi atau BBM di daerah kaya sumber daya seperti Sulawesi Selatan sering dinilai sebagai dampak dari sistem tata kelola berbasis kapitalisme. Berikut kesalahan mendasar dalam tata kelola Negara berbasis kapitalisme terhadap Sumber Daya Alam (SDA):
Perama, Privatisasi dan Komersialisasi SDA Orientasi Keuntungan: SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak dialihkan pengelolaannya kepada korporasi swasta atau dikelola secara bisnis murni (komersialisasi).Dampak: Prioritas utama adalah profit, bukan pemenuhan kebutuhan rakyat. Distribusi menjadi pincang karena pasokan cenderung diarahkan ke wilayah atau sektor yang paling menguntungkan secara finansial (misalnya industri besar ekspor daripada konsumsi masyarakat lokal).
Kedua, Dominasi Oligarki dalam Regulasi Penyusunan Kebijakan: Pemilik modal besar (kapitalis) memiliki pengaruh kuat dalam pembuatan undang-undang dan regulasi tata kelola alam.Dampak: Lahirnya kebijakan yang eksploitatif dan mempermudah izin korporasi, sementara aspek perlindungan lingkungan hidup serta jaminan pasokan energi untuk rakyat domestik sering kali dinomorduakan.
Ketiga, Ketimpangan Distribusi (Disparitas Wilayah)Sentralisasi Manfaat: Hasil pengerukan SDA dibawa ke pusat kekuasaan atau ke luar negeri (investor asing). Dampak: Daerah penghasil atau wilayah penyangga sering kali justru mengalami kelangkaan pasokan (ironi "tikus mati di lumbung padi"), seperti yang memicu kelangkaan BBM hingga melumpuhkan sektor pendidikan.
Keempat, Ekosistem Pasar Bebas yang RentanKetergantungan Harga Global: Harga dan rantai pasok SDA domestik dipaksa tunduk pada mekanisme pasar internasional.Dampak: Ketika terjadi gejolak ekonomi global atau gangguan distribusi, negara tidak memiliki kontrol penuh untuk mengintervensi atau mengamankan stok dalam negeri secara cepat, sehingga masyarakat langsung menanggung akibatnya.
Masyarakat seringkali menjadi korban permasalahan ini. Lumpuhnya Sektor Kuliner dan UMKM sektor ini terdampak karena berkurangnya pemasokan GAS akibag kelangkaan. Terkurasnya Waktu Produktif untuk Mengantre seorang pelajar terlambat kesekolah atau bahkan harus mengantri dini hari agar mereka tidak terlambat, dan banyak nya ojol yang rela mengantrj agar mereka terus bisa mencari nafkah dengan penghasilan yang tidk seberapa
Tekanan Finansial Akibat Lonjakan Harga (Inflasi Pangan) ini menjadi beban rumah tangga untuk masyarakat miskin. dengan adanya org yang bersikap licik selalu ada orng yang menumpum GAS/BBM dengan menaikkan harga lebih tinggi dari harga standar. Ini membuag anggaran rumah tangga harus bertambah untuk membeli barang yang seharusnya sudah disediakan negara.
Dalam islam wajib bagi negara menjalankan dan menjamin masyarakat secara total dan merata. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk bertindak sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Konsep ini menempatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara total dan merata bukan sebagai program sukarela atau beban anggaran, melainkan sebagai kewajiban syariat yang fardhu (wajib) hukumnya bagi penguasa.Dasar utama dari kewajiban ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW: "Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR Bukhari).
Ada beberapa hal yang harus di jamin negara. Seperti, jaminan kebutuhan pokok individu, jaminan kebutuhan publik, Tata Kelola Kepemilikan Sumber Daya Alam (SDA) dan Distribusi Kekayaan yang Merata
.jpg)
