Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Kemendagri Periksa

Desember 08, 2025

DIPERIKSA KEMENDAGRI - foto Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diduga sedang beribadah umrah di tengah situasi Aceh belum membaik usai bencana banjir. Foto Bupati Aceh Selatan umrah tersebut beredar luas di media sosial dan langsung memicu gelombang kritik dari warganet

Aceh Selatan, krinkz.co – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memeriksa Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terkait keberangkatannya menunaikan umrah saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan longsor. Pemeriksaan ini menyoroti izin dan tanggung jawab kepala daerah dalam kondisi darurat.

Mirwan MS pergi ke Tanah Suci tanpa izin resmi dari Gubernur Aceh dan Kemendagri. Pemerintah menekankan bahwa kepala daerah harus hadir di wilayahnya saat terjadi bencana untuk memimpin koordinasi dan penanganan darurat. Kepergian Bupati Mirwan menimbulkan kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR yang menilai tindakannya tidak tepat di tengah situasi darurat.

Inspektorat Jenderal Kemendagri menurunkan tim untuk memeriksa Mirwan MS dan sejumlah pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan apakah ada pelanggaran administratif atau etika publik akibat keberangkatan umrah tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa semua tindakan kepala daerah sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab mereka,” ujar pejabat Kemendagri yang menangani kasus ini. Pemeriksaan dijadwalkan setelah Bupati Mirwan kembali ke Indonesia. Tim inspektur akan memeriksa dokumen terkait izin, komunikasi dengan Gubernur Aceh, serta keterlibatan pihak lain dalam pembiayaan umrah.

Sebelumnya, izin perjalanan ke luar negeri Mirwan MS ditolak oleh Gubernur Aceh karena daerah dalam status tanggap darurat. Namun, Bupati Mirwan tetap berangkat dengan alasan niat menunaikan nazar dan doa untuk pemulihan daerah. Ia mengaku adanya miskomunikasi karena gangguan listrik dan telekomunikasi di Aceh Selatan pasca bencana.

Keputusan untuk tetap berangkat umrah memicu kritik dari legislatif. Pimpinan Komisi II DPR meminta Kemendagri memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Sementara itu, partai politiknya telah mencopot Mirwan dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan.

Kemendagri menegaskan bahwa izin kepala daerah untuk keluar negeri harus disetujui oleh Gubernur dan pusat, terutama saat kondisi darurat. Kehadiran kepala daerah dinilai krusial untuk memastikan koordinasi bantuan dan pemulihan wilayah berjalan efektif. Dalam konteks ini, tindakan Mirwan MS dianggap meninggalkan tanggung jawab publik.

Selain izin, aspek moral kepemimpinan menjadi sorotan. Banyak pihak menilai, kepala daerah seharusnya menempatkan prioritas rakyat dan daerah di atas urusan pribadi. “Kepemimpinan terlihat ketika berada di tengah rakyat, terutama saat mereka membutuhkan bantuan,” kata pengamat pemerintahan lokal.

Hingga kini, belum ada keputusan final mengenai sanksi yang akan diberikan. Hasil pemeriksaan Kemendagri akan menentukan apakah ada pelanggaran administratif atau etika yang layak diberikan sanksi. Kemendagri menegaskan transparansi dan prosedur tetap menjadi prioritas dalam menangani kasus ini.

Pemeriksaan ini juga menjadi preseden penting bagi pejabat daerah lain. Pemerintah ingin menegaskan bahwa kepala daerah tidak kebal dari aturan, terutama saat terjadi bencana atau kondisi darurat yang membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung.

Selain itu, pemerintah menyoroti koordinasi internal antara kepala daerah dan pemerintah provinsi. Dalam kondisi darurat, komunikasi yang efektif menjadi kunci agar bantuan dan penanganan bencana tidak terganggu. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat merugikan masyarakat yang terdampak bencana.

Pihak yang terlibat dalam pembiayaan perjalanan umrah juga ikut diperiksa untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana atau pelanggaran hukum. Hal ini penting agar integritas pejabat publik tetap terjaga dan publik dapat mempercayai lembaga pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Mirwan MS mengklaim bahwa keberangkatannya sudah mempertimbangkan kondisi daerah. Ia menyatakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap bekerja untuk menangani bencana selama ia berada di Tanah Suci. Meski demikian, banyak pihak menilai kehadiran langsung kepala daerah lebih efektif untuk memimpin proses evakuasi dan penanganan dampak bencana.

Kasus ini menarik perhatian nasional karena menyangkut tanggung jawab kepala daerah, prosedur izin perjalanan, dan etika publik. Proses pemeriksaan akan menjadi acuan bagi pejabat lain dalam memahami batasan dan kewajiban mereka selama masa tanggap darurat.

Publik menantikan hasil pemeriksaan Kemendagri untuk melihat apakah tindakan Bupati Mirwan MS memenuhi standar administratif dan etika. Hingga saat ini, pihak Kemendagri belum mengumumkan hasil resmi pemeriksaan.

Pemerintah daerah Aceh Selatan sendiri sedang fokus pada pemulihan pasca-bencana. Banyak rumah dan infrastruktur rusak akibat banjir dan longsor, sehingga koordinasi cepat dan tepat dari pimpinan daerah sangat diperlukan.

Kasus ini juga menimbulkan diskusi mengenai prosedur internal partai politik. Partai Gerindra secara tegas mencopot Mirwan MS dari posisi Ketua DPC, menunjukkan bahwa partai juga memperhatikan citra publik dan tanggung jawab moral pejabatnya.

Dalam perspektif hukum dan administratif, izin perjalanan luar negeri kepala daerah adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Hal ini memastikan kepemimpinan tetap berada di jalur yang benar, terutama saat kondisi darurat yang memerlukan keputusan cepat dan koordinasi efektif.

Pemeriksaan ini diharapkan memberikan pelajaran bagi pejabat daerah lain. Menempatkan kepentingan rakyat di atas urusan pribadi menjadi prinsip penting dalam kepemimpinan publik. Selain itu, prosedur izin resmi, komunikasi yang jelas dengan pemerintah provinsi, dan koordinasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan penanganan bencana.

Dengan proses pemeriksaan yang berjalan, publik menunggu keputusan akhir dari Kemendagri mengenai tindakan yang akan diambil terhadap Bupati Mirwan MS. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pejabat yang kebal dari aturan, dan integritas serta tanggung jawab publik menjadi prioritas utama.

E: Agus Sanjayaa | P: Reza Deni 

Halaman