UMP Jakarta Diprotes, Buruh Siap Kepung Istana Dua Hari Penuh
Rencana unjuk rasa tersebut digalang oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai aliansi buruh di Jakarta. Mereka menilai besaran UMP DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan sekitar Rp5,73 juta per bulan masih jauh dari kebutuhan riil buruh, terutama di tengah tingginya biaya hidup di Jakarta.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut keputusan penetapan UMP tersebut menimbulkan ketimpangan serius. Menurutnya, upah minimum di Jakarta justru lebih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang telah menetapkan UMP mendekati Rp5,95 juta per bulan. Kondisi ini dianggap tidak logis mengingat Jakarta merupakan pusat ekonomi nasional dengan biaya hidup tertinggi.
Ia menjelaskan bahwa jika merujuk pada hasil perhitungan kebutuhan hidup layak dari Badan Pusat Statistik, kebutuhan minimum buruh di Jakarta berada di kisaran Rp5,89 juta per bulan. Artinya, UMP yang ditetapkan masih kurang sekitar Rp160 ribu dari standar minimum tersebut. Bahkan berdasarkan Survei Biaya Hidup, kebutuhan hidup masyarakat Jakarta bisa mencapai angka yang jauh lebih tinggi.
Buruh menilai kebijakan upah ini berpotensi memperburuk kondisi kesejahteraan pekerja. Mereka menyoroti fenomena perusahaan besar di Jakarta yang justru membayar upah lebih rendah dibandingkan perusahaan manufaktur di kawasan industri luar Jakarta. Situasi ini dinilai mencerminkan ketidakadilan struktural yang terus berulang setiap tahun.
Selain menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 agar disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak, buruh juga mempertimbangkan langkah hukum. Sejumlah organisasi pekerja menyatakan siap menggugat keputusan gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika tuntutan mereka tidak direspons secara serius.
Aksi dua hari ini disebut sebagai puncak perlawanan buruh menjelang akhir tahun sebelum kebijakan UMP baru diberlakukan. Massa aksi diperkirakan mencapai puluhan ribu orang dan akan datang dari berbagai sektor industri di Jakarta dan sekitarnya. Penyelenggara menegaskan aksi akan dilakukan secara damai dan tertib.
Sementara itu, aparat keamanan diperkirakan akan melakukan pengamanan ketat di sekitar Istana Negara dan kawasan strategis lain di pusat Jakarta untuk menjaga ketertiban dan kelancaran aktivitas masyarakat. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyampaikan pernyataan resmi terkait tuntutan buruh tersebut.
P: Satrio Widianto
.jpg)
.png)
.jpg)
