DPR Minta Evaluasi Total Pengelolaan Hutan Setelah Banjir Sumatera

Desember 05, 2025

Usman Husin anggota Komisi IV DPR yang kritik Raja Juli di Raker. (Foto: DPR RI)

krinkz.co — Jakarta DPR menilai pengelolaan hutan yang tidak tepat menjadi salah satu faktor yang memperburuk banjir di Sumatera. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan, anggota Komisi IV DPR mengecam lemahnya pengawasan, alih fungsi lahan, dan kebijakan perizinan yang dinilai tidak berpihak pada keselamatan lingkungan.

Bencana banjir yang merendam beberapa provinsi di Sumatera memicu sorotan nasional. Selain tingginya curah hujan, DPR menilai ada persoalan serius dalam tata kelola kawasan hutan, terutama di wilayah hulu dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemerintah diminta mengoreksi kebijakan yang dianggap membuka jalan bagi perusakan lingkungan.

Desakan Keras dari Parlemen

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Usman Husin, menjadi salah satu yang paling vokal. Ia menilai pemerintah gagal mengawasi pemanfaatan kawasan hutan.

“Jika kebijakan kehutanan terus seperti ini, pemerintah harus berani melakukan evaluasi total. Keselamatan rakyat tidak boleh kalah oleh izin-izin yang diduga bermasalah,” ujar Usman dalam rapat tersebut.

DPR juga menyoroti beberapa izin pemanfaatan hutan yang tetap diberikan meski pemerintah daerah menyampaikan penolakan. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya masalah koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan.

Dugaan Salah Urus dan Dampaknya

Kritik utama DPR adalah dugaan salah urus kebijakan kehutanan. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya kayu gelondongan yang ikut terbawa arus banjir, indikasi terjadinya kerusakan di hulu. Selain itu, perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan di area DAS ikut memperparah dampak bencana.

Meskipun pemerintah mencatat adanya penurunan deforestasi secara nasional, DPR menilai kondisi di DAS lebih penting diperiksa. Penurunan angka deforestasi tidak otomatis mengurangi risiko banjir jika struktur lahan di daerah rawan bencana terus berubah.

Respons Pemerintah

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa data deforestasi nasional menunjukkan tren positif. Menurutnya, deforestasi turun sekitar 23% dari tahun sebelumnya. Ia juga menyebut penurunan terjadi di tiga provinsi yang terdampak banjir.

Namun, ia mengakui adanya perubahan tutupan lahan di kawasan tertentu. Pemerintah beralasan bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata akibat kerusakan, tetapi juga karena perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Kendati demikian, penjelasan ini belum meredakan kritik. DPR meminta penjelasan lebih mendalam terkait izin-izin yang dikeluarkan serta dampaknya terhadap stabilitas ekosistem di wilayah hulu.

Sorotan Ahli Lingkungan

Sejumlah ahli lingkungan menilai bahwa kerusakan lingkungan di hulu DAS bisa masuk kategori pelanggaran serius. Ada dugaan bahwa buruknya pengelolaan hutan berperan kuat dalam meningkatkan kerentanan banjir dan longsor.

Para akademisi mengingatkan bahwa banjir tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem, tetapi juga oleh perubahan struktural pada ekosistem hutan. Jika kawasan hutan kehilangan kemampuan menyerap air, intensitas banjir akan meningkat.

Mereka menilai bahwa langkah pemerintah harus lebih tegas dalam menjaga kawasan lindung dan menertibkan izin pemanfaatan hutan.

Rekomendasi DPR

Dalam rapat yang berlangsung intens, DPR memberikan beberapa usulan perbaikan:

• Evaluasi total seluruh kebijakan perizinan di kawasan hutan.
• Investigasi mendalam terhadap penyebab banjir, khususnya kerusakan lingkungan di hulu DAS.
• Moratorium izin baru di kawasan rawan bencana.
• Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
• Rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan pengawasan di kawasan hulu.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah bencana serupa terulang pada masa mendatang.

Mengapa Penurunan Deforestasi Tidak Cukup?

DPR menekankan bahwa keberhasilan nasional dalam menekan angka deforestasi belum tentu mencerminkan kondisi di lapangan. Perubahan tutupan lahan di titik-titik kritis tetap menjadi masalah besar.

Banjir dan longsor seringkali bersumber dari perubahan struktur tanah akibat alih fungsi lahan di area yang seharusnya menjadi penyangga lingkungan. Di sisi lain, data nasional tidak selalu menggambarkan kondisi vegetasi penting di DAS.

Evaluasi Menyeluruh Menjadi Kebutuhan Mendesak

Perdebatan terkait banjir Sumatera membuka kembali pembahasan lama tentang tata kelola hutan di Indonesia. Pemerintah berada dalam tekanan untuk memperbaiki sistem perizinan, memperketat pengawasan, dan memperkuat program rehabilitasi lahan.

Dengan frekuensi bencana yang semakin sering, tuntutan untuk memperbaiki kebijakan kehutanan semakin mendesak. DPR menilai bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan hutan ke depan.

Penutup

Perdebatan antara DPR dan Kementerian Kehutanan mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Evaluasi menyeluruh kebijakan kehutanan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bencana seperti banjir Sumatera tidak terus berulang.

Pemerintah kini dituntut mengambil langkah konkret, transparan, dan terukur untuk memperbaiki tata kelola hutan serta memastikan keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana.

E: Agus Sanjaya | P: Angga Permana

Halaman