Gaji Konsultan Rp 163 Juta per Bulan Terungkap, Proyek Chromebook Pendidikan Disorot
Kasus ini berakar dari program pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah yang dijalankan dalam periode beberapa tahun terakhir. Program tersebut bertujuan mempercepat digitalisasi pendidikan melalui distribusi laptop berbasis sistem operasi Chrome ke satuan pendidikan di berbagai daerah.
Dalam proses perencanaan, spesifikasi perangkat mengalami perubahan signifikan. Perangkat yang sebelumnya dipertimbangkan diganti dengan Chromebook berikut layanan manajemen perangkat digital. Perubahan ini kemudian menjadi salah satu titik krusial yang dipersoalkan dalam proses hukum.
Jaksa penuntut umum mengungkap bahwa proyek tersebut melibatkan sejumlah konsultan teknologi dengan nilai kontrak yang sangat tinggi. Salah satu konsultan tercatat menerima gaji bersih sekitar Rp 163 juta setiap bulan, angka yang dinilai jauh di atas rata-rata remunerasi tenaga ahli di sektor publik.
Besaran gaji tersebut menjadi sorotan karena dibayarkan saat proyek berjalan tidak sesuai dengan tujuan awal. Sejumlah sekolah penerima bantuan dilaporkan kesulitan memanfaatkan perangkat akibat keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet dan pasokan listrik yang belum stabil.
Dalam dakwaan, pengadaan Chromebook disebut menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Kerugian tersebut berasal dari harga perangkat yang dinilai tidak wajar serta pengadaan layanan tambahan yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh sekolah.
Kronologi perkara menunjukkan bahwa keputusan pengadaan dilakukan secara terpusat, dengan peran aktif tim teknis dan konsultan dalam menentukan spesifikasi serta skema pengadaan. Proses ini kemudian dinilai tidak melalui kajian kebutuhan yang memadai untuk kondisi sekolah di berbagai wilayah.
Di lapangan, dampak proyek terlihat kontras. Di sejumlah daerah perkotaan, perangkat masih dapat digunakan meski terbatas. Namun di wilayah terpencil, laptop dilaporkan tersimpan tanpa pemanfaatan optimal karena tidak tersambung internet atau tidak didukung sarana listrik yang memadai.
Kondisi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas belanja negara di sektor pendidikan. Anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan dinilai tidak sebanding dengan hasil yang diterima langsung oleh guru dan siswa.
Jaksa juga memaparkan bahwa penunjukan konsultan dilakukan melalui mekanisme yang minim transparansi. Peran konsultan bukan hanya sebatas pendamping teknis, tetapi turut terlibat dalam perumusan kebijakan teknis proyek.
Dalam persidangan, sikap para terdakwa disampaikan melalui kuasa hukum masing-masing. Mereka menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum dan membantah tudingan yang dialamatkan, sembari menunggu pembuktian di pengadilan.
Dampak sosial dari perkara ini cukup luas. Kepercayaan publik terhadap program digitalisasi pendidikan menjadi sorotan, terutama terkait tata kelola anggaran dan pengawasan proyek berskala nasional.
Pemerintah melalui kementerian terkait menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan teknologi pendidikan. Evaluasi difokuskan pada kesesuaian kebutuhan sekolah, mekanisme pengadaan, serta pengawasan penggunaan anggaran.
Langkah lanjutan yang disiapkan mencakup perbaikan perencanaan program digitalisasi, penyesuaian spesifikasi perangkat dengan kondisi daerah, serta penguatan pengawasan internal agar kasus serupa tidak terulang.
Aparat penegak hukum menegaskan proses penyidikan dan persidangan akan terus berjalan hingga tuntas. Pemeriksaan saksi dan pendalaman aliran dana menjadi fokus untuk memastikan pertanggungjawaban hukum setiap pihak yang terlibat.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa proyek strategis nasional di sektor pendidikan menuntut perencanaan matang dan akuntabilitas tinggi. Tanpa pengelolaan yang tepat, tujuan meningkatkan kualitas pendidikan berisiko tidak tercapai meski anggaran besar telah dikeluarkan.
P: Agus Sanjaya
.jpg)
.png)
.jpg)
