Kekayaan Raja Juli Disorot Usai Bencana Sumatera

Desember 07, 2025

Menteri Rp11 Miliar: Heboh Kekayaan Raja Juli Antoni Usai Bencana Sumatera sampai Seruan ‘Mundur Saja’

krinkz.co — Kontroversi terkait kekayaan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencuat setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Publik menyoroti peran kementerian dalam pengelolaan hutan, sementara laporan harta kekayaan pejabat tersebut ikut menjadi bahan perdebatan di tengah meningkatnya kritik atas penanganan krisis lingkungan.

Raja Juli Antoni tercatat memiliki harta sekitar Rp11,25 miliar dalam laporan LHKPN terbaru. Angka itu muncul kembali ke permukaan ketika beberapa anggota DPR mempertanyakan kinerja kementerian yang ia pimpin, terutama terkait izin lahan dan pengawasan hutan. Situasi ini memicu seruan agar ia mundur dari jabatan bila dinilai tidak mampu merespons masalah kehutanan yang dianggap memperparah dampak bencana.

Bencana besar yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat akhir November lalu menjadi pemantik utama. Kerusakan hutan di daerah hulu dinilai memperburuk banjir dan longsor yang menewaskan warga serta merusak berbagai fasilitas publik. Publik kemudian mengaitkan hal itu dengan tanggung jawab Menteri Kehutanan sebagai pihak yang mengawasi kebijakan dan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Dalam laporan LHKPN yang disampaikan pada Januari 2025, total harta kekayaan Raja Juli Antoni mencapai lebih dari Rp11 miliar. Aset tersebut meliputi tanah dan bangunan di beberapa kota, tiga mobil dan satu sepeda motor, serta sejumlah kas, surat berharga, dan harta bergerak lainnya. Ia juga tercatat memiliki utang hampir Rp2 miliar, sehingga nilai kekayaan bersihnya berada pada kisaran Rp11,2 miliar.

Sorotan publik tidak semata-mata muncul karena jumlah kekayaannya, melainkan pada konteks jabatan yang ia emban. Sebagai Menteri Kehutanan, ia berada pada posisi strategis dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah kerusakan lingkungan. Ketika bencana terjadi, perhatian masyarakat pun tertuju pada kebijakan kementeriannya, terutama terkait izin penerbitan lahan, potensi deforestasi, serta upaya mitigasi bencana.

Beberapa anggota Komisi IV DPR mengkritik keras kebijakan kehutanan yang dianggap tidak sejalan dengan upaya penyelamatan kawasan hutan. Mereka menilai ada izin baru yang tetap diterbitkan meski wilayah tersebut tergolong rawan. Kritik itu kemudian berkembang menjadi seruan agar Raja Juli mempertimbangkan langkah mundur jika dinilai tidak mampu mengendalikan persoalan kehutanan yang dinilai menjadi faktor pendorong terjadinya banjir besar.

Merespons desakan itu, Raja Juli Antoni menyatakan siap dievaluasi Presiden. Ia menegaskan bahwa jabatan menteri merupakan prerogatif kepala negara. “Saya serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Kritik publik adalah hal yang wajar dan saya hormati,” ujarnya. Sikap tersebut menjadi salah satu pernyataan yang meredam eskalasi diskusi, meski kritik dari publik dan aktivis lingkungan tetap mengalir.

Bagi sebagian pihak, kekayaan Rp11 miliar bukanlah angka yang mencolok untuk seorang pejabat negara. Namun, momentum bencana membuat berbagai aspek kehidupan pribadi para pejabat ikut disorot, termasuk harta kekayaan. Publik menuntut transparansi dan integritas, terlebih pada kementerian yang sangat dekat dengan isu krisis lingkungan dan perubahan tata ruang hutan.

Para pemerhati lingkungan menilai bahwa penyebab banjir dan longsor di Sumatera tidak bisa dilepaskan dari kerusakan hutan yang sudah lama terjadi. Mereka meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin, mempercepat rehabilitasi lahan, serta memperkuat sistem peringatan dini. Menurut mereka, fokus utama seharusnya bukan pada kekayaan pejabat, tetapi pada efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk melindungi ekosistem.

Namun bagi sebagian masyarakat, transparansi pejabat tetap penting. Mereka berpendapat bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara bersih dan bebas dari konflik kepentingan. Karena itu, data kekayaan pejabat dianggap relevan untuk memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan wewenang atau hubungan yang tidak sehat dengan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan pada perizinan hutan.

DPR dalam beberapa rapat terakhir juga meminta kementerian menghadirkan data lebih detail mengenai konsesi hutan, proses perizinan, serta langkah penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar. Beberapa legislator menyebut bahwa persoalan hutan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, apalagi jika sudah berdampak langsung terhadap keselamatan warga di daerah rawan bencana. Mereka menegaskan bahwa menteri harus menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola hutan dan mempercepat reformasi kebijakan.

Di sisi lain, sebagian analis politik melihat bahwa desakan mundur terhadap seorang menteri selalu dipengaruhi dinamika politik yang lebih luas. Kritik keras sering muncul setelah terjadi bencana besar, dan para pejabat otomatis berada dalam tekanan publik. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, yang menilai kinerja menterinya secara komprehensif.

Kelompok masyarakat sipil menuntut mitigasi lebih cepat dengan memperkuat vegetasi, rehabilitasi hutan lindung, serta pembatasan konversi lahan. Mereka juga meminta pemerintah mengutamakan keselamatan warga dengan memetakan ulang wilayah rawan dan mengedepankan kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Tuntutan ini disampaikan melalui berbagai kanal, baik media sosial maupun diskusi publik.

Sementara itu, para ahli kehutanan menilai bahwa pengawasan yang konsisten dan transparan perlu dilakukan untuk memastikan setiap izin sesuai prosedur. Mereka menyampaikan bahwa pengelolaan hutan yang tidak tepat dapat memicu degradasi ekosistem, memperburuk risiko banjir, dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Karena itu, kementerian diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh pascabencana.

Hingga kini, Raja Juli masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan. Ia menyatakan siap memberikan laporan kepada Presiden dan DPR mengenai semua program prioritas yang sedang berjalan. Ia juga menegaskan bahwa kementeriannya telah melakukan berbagai langkah mitigasi, termasuk penanaman kembali area kritis dan peningkatan patroli di kawasan hutan.

Di tengah polemik ini, pemerintah diminta untuk mengambil langkah cepat agar dampak bencana tidak semakin meluas. Publik berharap ada kebijakan nyata yang dapat memulihkan kondisi hutan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Meski kekayaan Raja Juli menjadi isu populer, fokus utama masyarakat sejatinya tetap pada perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.

Kontroversi ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan tekanan publik yang semakin tinggi, kementerian diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi keberlanjutan lingkungan.

E: Agus Sanjaya | P: Boli Abubakar

Halaman