Prabowo Tegur Bupati Aceh Selatan yang Umrah Saat Bencana

Desember 08, 2025

Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan dari Banda Aceh Terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar /Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden/

krinkz.co - - Presiden Prabowo Subianto menegur keras Bupati Aceh Selatan, Mirwan M.S., setelah diketahui berangkat umrah ketika daerahnya sedang menghadapi banjir bandang dan longsor. Teguran itu disampaikan langsung dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Situasi darurat yang menelan korban dan merusak sejumlah wilayah membuat ketidakhadiran kepala daerah menjadi sorotan utama pemerintah pusat.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa pemimpin daerah harus berada di garis depan saat rakyat menghadapi kesulitan. Ia mengibaratkan tindakan Mirwan sebagai bentuk meninggalkan tanggung jawab di masa genting. “Kalau mau lari pada saat rakyat susah, lebih baik copot saja,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.

Teguran di Tengah Upaya Penanganan Bencana

Aceh Selatan dan sejumlah kabupaten lainnya sedang berupaya memulihkan wilayah terdampak banjir bandang dan longsor. Sejumlah fasilitas umum rusak, ribuan warga mengungsi, dan akses jalan terputus di beberapa titik. Pemerintah pusat menurunkan bantuan logistik, tim SAR gabungan, serta instruksi percepatan rekonstruksi.

Di tengah krisis tersebut, absennya Mirwan di lokasi bencana memicu pertanyaan besar. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Mirwan tidak memperoleh izin resmi dari pemerintah provinsi terkait kepergiannya. Perjalanan umrah yang dilakukan justru bersamaan dengan masa tanggap darurat, membuatnya dianggap tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala daerah.

Konsekuensi Politik: Jabatan Partai Dicopot

Selain mendapat teguran langsung dari Prabowo, Mirwan M.S. juga kehilangan jabatan politiknya. DPP Partai Gerindra mencopotnya dari posisi Ketua DPC Aceh Selatan. Keputusan itu menjadi sanksi pertama yang diterapkan setelah mempertimbangkan laporan dari lapangan serta arahan pimpinan pusat.

Pencopotan itu disebut sebagai langkah penegasan bahwa pejabat partai harus menunjukkan tanggung jawab dan hadir ketika masyarakat menghadapi bencana besar. Struktur partai tingkat daerah juga diperintahkan melakukan konsolidasi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Instruksi ke Mendagri untuk Evaluasi Jabatan

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tindakan Mirwan. Evaluasi itu mencakup kemungkinan sanksi administratif, termasuk pemeriksaan etik dan penilaian kinerja sebagai bupati.

Instruksi tambahan diberikan agar kepala daerah di provinsi lain memahami pentingnya berada di wilayah masing-masing saat kondisi darurat. Pemerintah pusat ingin memastikan seluruh unsur pemerintahan tidak meninggalkan rakyat dalam situasi sulit.

Penjelasan Mirwan Masih Minim

Hingga kini, pernyataan resmi dari Mirwan mengenai alasan kepergiannya belum disampaikan secara lengkap kepada publik. Sejumlah sumber hanya menyebut ia merasa kesulitan menangani situasi di daerah dan tetap melanjutkan perjalanan umrah yang telah direncanakan. Namun, penjelasan itu dinilai tidak cukup untuk menjawab kritik karena bencana termasuk situasi yang membutuhkan kepemimpinan langsung dari seorang bupati.

Respons Publik dan Dampaknya pada Kepercayaan Warga

Keputusan Mirwan berangkat umrah saat bencana memicu reaksi luas di media sosial dan ruang publik. Banyak pihak mempertanyakan komitmen pejabat daerah dalam menjalankan amanah saat krisis. Aksi itu dipandang mencederai kepercayaan warga yang sedang kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga karena bencana.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa ketidakhadiran pejabat di masa krisis dapat berdampak panjang terhadap reputasi dan elektabilitas. Pejabat publik, terutama kepala daerah, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat.

Pelajaran untuk Kepala Daerah di Seluruh Indonesia

Kasus Aceh Selatan menjadi perhatian nasional, sekaligus menjadi pengingat bagi pejabat daerah bahwa tugas pelayanan publik harus menjadi prioritas. Situasi bencana membutuhkan keputusan cepat, pengawasan langsung, dan kehadiran fisik pemimpin.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa tindakan meninggalkan wilayah tanpa alasan yang sah, terlebih pada masa darurat, tidak dapat ditoleransi. Ketegasan Prabowo menjadi sinyal bahwa standar akuntabilitas pejabat publik kini berada pada tingkat yang lebih tinggi.

Pemulihan Aceh Terus Berjalan

Sementara itu, upaya pemulihan di Aceh Selatan dan wilayah lain terus dilakukan. BNPB melaporkan kebutuhan anggaran besar untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur. Pemerintah menyiapkan dukungan logistik, termasuk kemungkinan penghapusan utang KUR bagi petani yang gagal panen akibat bencana, sesuai instruksi Prabowo.

Koordinasi lintas instansi juga diperkuat untuk memastikan pendataan kerusakan berjalan akurat. Tim relawan, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat distribusi bantuan untuk korban terdampak.

Penutup: Standar Kepemimpinan di Masa Bencana

Teguran Prabowo terhadap Bupati Aceh Selatan menjadi peristiwa penting yang menyoroti standar kepemimpinan dan akuntabilitas pejabat daerah. Keberanian mengambil sikap tegas menunjukkan bahwa pemerintah pusat menuntut komitmen yang lebih besar dari para pemimpin di seluruh tingkat.

Ketika bencana melanda, rakyat membutuhkan sosok pemimpin yang hadir, bukan yang pergi. Peristiwa ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat bahwa setiap keputusan pribadi memiliki konsekuensi besar terhadap kepercayaan publik.

E: Agus Sanjaya | P: Rafly Maulana

Halaman