PHK Jadi Ancaman! 55.000 Buruh Terancam Kehilangan Pekerjaan, Dasco Minta Pertamina Segera Bertindak

Juni 27, 2026

KRINKZ.CO, Jakarta – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 55.000 buruh akibat tingginya harga gas industri menjadi perhatian serius DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk mencari solusi agar gelombang PHK dapat dicegah.

Dasco mengaku menerima laporan bahwa lonjakan harga gas industri berpotensi memukul sejumlah sektor manufaktur, terutama industri yang sangat bergantung pada pasokan gas sebagai bahan bakar utama dalam proses produksi.

Menurutnya, jika persoalan tersebut tidak segera ditangani, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga puluhan ribu pekerja yang terancam kehilangan mata pencaharian.

Sebagai respons cepat, Dasco meminta jajaran Pertamina membuka ruang diskusi bersama pihak terkait untuk mencari jalan keluar yang dapat menjaga keberlangsungan industri sekaligus melindungi para pekerja dari ancaman PHK.

Ia menilai ketersediaan energi dengan harga yang kompetitif merupakan faktor penting bagi dunia usaha. Stabilitas pasokan gas juga dinilai menjadi salah satu kunci agar industri nasional tetap mampu bersaing.

Kalangan industri sebelumnya menyampaikan bahwa kenaikan harga gas memberikan tekanan terhadap biaya produksi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi operasional perusahaan apabila tidak segera ditemukan solusi yang tepat.

DPR berharap pemerintah bersama BUMN energi dapat mengambil langkah cepat untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif. Dengan demikian, aktivitas produksi dapat terus berjalan dan penyerapan tenaga kerja tetap terjaga.

Selain itu, berbagai pihak juga mendorong adanya kebijakan yang mampu memberikan kepastian pasokan energi bagi sektor industri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Persoalan harga gas industri menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan investasi, produktivitas perusahaan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja di berbagai sektor manufaktur.

Pemerintah diharapkan segera merumuskan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan industri sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional agar ancaman PHK massal dapat dihindari.

P: Agus Sanjaya 

Halaman