3 Pakar Kompak Soroti Pelibatan TNI dan Polri untuk Ketahanan Pangan, Ini Alasannya
KRINKZ.CO, Jakarta – Tiga pakar menyampaikan kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan TNI dan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Mereka menilai pelibatan aparat keamanan perlu dikaji secara hati-hati agar tetap sesuai dengan fungsi utama masing-masing institusi.
Menurut para pakar, sektor pertanian dan ketahanan pangan pada dasarnya merupakan ranah sipil yang seharusnya lebih banyak dikelola oleh kementerian teknis, pemerintah daerah, serta masyarakat. Keterlibatan aparat dinilai perlu memiliki batasan yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Mereka juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme TNI dan Polri sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Peran utama kedua institusi tersebut dinilai tetap harus berfokus pada pertahanan negara serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Di sisi lain, Presiden Prabowo sebelumnya menjelaskan bahwa pelibatan TNI dan Polri dilakukan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, aparat merupakan bagian dari rakyat yang memiliki tanggung jawab membantu kepentingan masyarakat.
Prabowo juga menilai keterlibatan aparat dalam sektor pangan bukan sesuatu yang bertentangan selama bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan menyebut langkah tersebut sebagai salah satu bentuk sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pangan.
Meski demikian, para pakar mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan penguatan kapasitas petani, penyuluh pertanian, serta lembaga sipil yang memang memiliki kompetensi di bidang pangan. Pendekatan tersebut dinilai lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.
Selain itu, mereka menilai keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada dukungan aparat, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang konsisten, peningkatan produktivitas pertanian, akses pembiayaan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Perdebatan mengenai pelibatan TNI dan Polri dalam program pemerintah bukan hal baru. Isu tersebut kerap menjadi perhatian akademisi dan pengamat yang menilai setiap kebijakan perlu tetap memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski muncul beragam pandangan, seluruh pihak sepakat bahwa ketahanan pangan merupakan kepentingan strategis nasional. Perbedaan pendapat lebih banyak berkaitan dengan mekanisme dan pembagian peran antarinstansi dalam mencapai target tersebut.
Pemerintah diharapkan terus membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan agar pelaksanaan program ketahanan pangan dapat berjalan efektif, tetap sesuai aturan, dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
P: Yohanes Liestyo Poerwoto
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
