Bantuan Bencana Naik Jadi Rp4 Miliar Per Kabupaten

Desember 08, 2025

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terdampak bencana diberi bantuan masing-masing Rp2 miliar. 

Krinkz.co – Pemerintah pusat meningkatkan bantuan untuk daerah terdampak bencana. Awalnya diusulkan Rp 2 miliar per kabupaten/kota, kini menjadi Rp 4 miliar per daerah. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan dan memperkuat layanan publik yang terdampak bencana

Presiden Setujui Tambahan Bantuan Bencana

52 kabupaten/kota di tiga provinsi — Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — terdampak bencana. Pemerintah pusat menyiapkan Rp 4 miliar per kabupaten/kota, lebih besar dibanding usulan awal Mendagri yang hanya Rp 2 miliar

Dana tambahan ini dianggap penting karena banyak daerah yang kehabisan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Presiden menegaskan, pemimpin daerah harus tetap berada di wilayahnya dan aktif membantu masyarakat

Tujuan Dana Bantuan

Bantuan ini digunakan untuk memperbaiki fasilitas publik dan kantor pemerintahan yang rusak akibat bencana. Langkah ini memastikan dokumen penting warga tetap aman dan layanan publik bisa segera berjalan

Selain itu, dana ini mempermudah layanan administrasi seperti perpanjangan STNK, penerbitan sertifikat, dan dokumen penting lainnya yang terdampak bencana

Alasan Kenaikan Bantuan

Mendagri sebelumnya mengusulkan Rp 2 miliar per kabupaten/kota. Namun Presiden menilai jumlah tersebut kurang memadai, sehingga memutuskan untuk menggandakan bantuan menjadi Rp 4 miliar. Keputusan ini diambil untuk mengatasi urgensi pemulihan dan memastikan layanan publik tetap berjalan

Selain dana per kabupaten/kota, pemerintah menyiapkan tambahan Rp 20 miliar untuk provinsi terdampak berat. Dana provinsi ini fokus pada wilayah dengan kerusakan paling parah, agar proses pemulihan lebih cepat dan efektif

Mekanisme Penyaluran Bantuan

Kepala daerah yang terdampak bencana wajib melaporkan kondisi wilayahnya kepada pemerintah pusat Dana bantuan akan dicairkan sesuai laporan tersebut, dan digunakan untuk kebutuhan mendesak di lapangan Pemerintah memastikan dana dipakai tepat sasaran melalui koordinasi intensif dengan kepala daerah

Komitmen Kepala Daerah

Presiden menekankan bahwa kepala daerah tidak boleh meninggalkan wilayah terdampak saat bencana Kehadiran mereka sangat penting untuk memastikan bantuan cepat sampai ke masyarakat Langkah ini juga untuk mencegah keterlambatan pemulihan dan memastikan warga terdampak mendapat dukungan

Dampak dan Manfaat Bantuan

• Mempercepat perbaikan fasilitas publik dan kantor pemerintahan
• Mempermudah pelayanan administrasi untuk warga terdampak
• Memberikan dana tambahan untuk provinsi yang kerusakannya paling parah
• Memastikan kepala daerah hadir dan aktif dalam penanganan bencana

Tantangan dan Catatan

Meskipun bantuan meningkat, tantangan tetap ada. Distribusi dana harus tepat sasaran dan transparan Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar dana efektif digunakan Kesadaran kepala daerah untuk tetap berada di lokasi bencana sangat menentukan keberhasilan pemulihan

Kesimpulan

Pemerintah pusat mengambil langkah tegas untuk mendukung daerah terdampak bencana dengan meningkatkan bantuan menjadi Rp 4 miliar per kabupaten/kota Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan, memperkuat layanan publik, dan memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan secara cepat dan efektif Kepala daerah wajib hadir di lapangan untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran

“Kami berharap bantuan ini bisa segera dirasakan masyarakat dan mempercepat proses pemulihan pasca-bencana,” ujar Mendagri

P: Ajis Shodik

Halaman