Standar Ganda Kemiskinan Ala Kapitalisme

Rheiva Putri R Sanusi

Mei 15, 2025

 

Sumber Gambar : Canva

Oleh: Rheiva Putri R. Sanusi, S.E. | Aktivis Muslimah

Krinkz.co - Permasalahan kemiskinan tidak pernah ada habisnya di sistem saat ini. Hal ini sudah menjadi permasalahan sehari-hari yang tak pernah menemukan titik penyelesaian secara nyata. Bahkan angka kemiskinan terus saja bertambah dari tahun ke tahun. Tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, kemiskinan juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi tantangan besar yang belum terselesaikan.

Baru-baru ini mencuat kembali pernyataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, yang melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut mengalami penurunan sekitar 180.000 orang, dari 3,85 juta jiwa pada Maret 2024 menjadi 3,67 juta jiwa pada September 2024, atau setara dengan penurunan sebesar 0,38 persen.

Namun, hal ini berbanding sangat jauh dengan pernyataan Bank Dunia. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, disebutkan bahwa penduduk Indonesia yang memiliki pengeluaran di bawah USD 6,85 atau sekitar Rp113.777 per hari (dengan kurs Rp16.606) dikategorikan sebagai kelompok miskin di negara berpendapatan menengah atas. Berdasarkan standar tersebut, sekitar 60 persen penduduk Indonesia, yang setara dengan 171,9 juta jiwa, masih masuk dalam kategori miskin. Namun, persentase tersebut mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan 61,8 persen pada tahun 2023. (Liputan6.com, 30 April 2025)

Perbedaan yang sangat jauh ini muncul akibat perbedaan indikator dalam menentukan standar kemiskinan nasional dengan standar kemiskinan dunia. Hal ini sering kali menimbulkan kesenjangan dalam memahami kondisi riil masyarakat. Misalnya, seseorang bisa saja tidak masuk dalam kategori miskin tingkat nasional, namun jika dibandingkan dengan standar global—terutama pada standar yang digunakan untuk negara menengah ke atas—orang tersebut dapat masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.
Sehingga, negara bisa mengklaim sukses “mengurangi kemiskinan”, padahal isinya hanya data fiktif yang dibuat untuk memenuhi standar sukses yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menarik investasi dari luar. Jika masyarakat miskin menjadi sedikit, maka daya beli akan meningkat seiring peningkatan pendapatan. Begitulah gambaran ekonomi ala kapitalisme.

Perbedaan ini pula menunjukkan pentingnya penggunaan data yang akurat, menyeluruh, dan kontekstual agar kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan, serta solusi yang diberikan menyentuh akar permasalahan. Bukan hanya sekadar agar perhitungan angka kemiskinan ini turun menurut standar yang tidak jelas, bahkan berubah-ubah.

Berbeda halnya dengan sistem ekonomi dalam Islam. Pengurusan terhadap permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar perhitungan data tertulis, namun mengentaskan kemiskinan hingga ke akar merupakan kewajiban negara. Negara wajib menjamin adanya pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan pokok setiap individu.
Sistem ekonomi Islam akan memberikan solusi dari berbagai aspek untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Seperti pengelolaan SDA oleh negara untuk keperluan masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan yang luas, dan membentuk Baitul Mal.
Seluruh sistem ini tidak diserahkan kepada mekanisme pasar atau pihak swasta, namun langsung dilaksanakan dan diawasi oleh negara. Sebab hal ini selaras dengan hadits Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam (khalifah) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Sudah saatnya umat menyadari bahwa sistem kapitalisme hanya memberikan solusi semu dan parsial terhadap permasalahan, termasuk kemiskinan. Selama sistem ini terus dipertahankan, maka problematika kehidupan tak akan pernah benar-benar terselesaikan.

Hanya sistem Islam yang mampu memberikan solusi menyeluruh, karena berasal dari Sang Pencipta manusia, kehidupan, dan alam semesta. Islam memiliki seperangkat aturan yang sempurna dalam mengatur kehidupan dan menyelesaikan problematika umat, termasuk dalam aspek ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, mari bersama-sama memperjuangkan tegaknya sistem Islam secara kaffah, agar umat terbebas dari belenggu kemiskinan dan berbagai problematika kehidupan lainnya. Dengan kembalinya penerapan Islam Kaffah dalam naungan khilafah, insyaallah kesejahteraan hakiki akan dirasakan seluruh umat, dan keadilan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

 

Halaman