Selama Ini Hanya Tempat Jajan, Mengapa Kantin Sekolah Tiba-Tiba Masuk Agenda Besar Pemerintah?
KRINKZ.CO, Kudus – Pemerintah membuka peluang melibatkan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wacana tersebut mencuat setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengevaluasi pelaksanaan program yang selama ini dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Perubahan ini berpotensi mengubah pola distribusi makanan bergizi bagi jutaan siswa di Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan MBG tetap akan dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari peserta didik. Hingga pertengahan Juni 2026, sekitar 43,4 juta murid atau lebih dari 80 persen total siswa di Indonesia telah menerima manfaat program tersebut dan sebagian besar berharap MBG terus berjalan.
Meski demikian, pemerintah tengah mengkaji sejumlah perubahan agar pelaksanaan MBG lebih fleksibel dan tepat sasaran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan dapur maupun kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi dengan tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Badan Gizi Nasional.
Abdul Mu'ti menjelaskan, tidak semua sekolah memiliki kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, penerima manfaat akan diprioritaskan berdasarkan kondisi di lapangan. Sekolah yang dianggap kurang membutuhkan bantuan dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima utama, sementara sekolah dengan kebutuhan lebih besar akan mendapat prioritas.
Menurutnya, data penerima MBG kini telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Integrasi tersebut memungkinkan pemerintah memantau penerima manfaat secara lebih rinci, mulai dari nama siswa, alamat, hingga sekolah asal. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, evaluasi dan perbaikan program diharapkan dapat dilakukan secara lebih akurat.
Wacana pelibatan kantin sekolah juga muncul di tengah evaluasi sejumlah persoalan yang sempat terjadi selama pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Namun Abdul Mu'ti menegaskan, insiden tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Pemerintah akan fokus mengevaluasi dapur atau penyedia makanan yang bermasalah, sementara layanan yang berjalan baik tetap diteruskan. Bahkan, izin operasional penyedia yang tidak memenuhi standar dapat dicabut.
Di sisi lain, pemerintah memandang MBG sebagai bagian penting dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga mendukung pendidikan karakter, motivasi belajar, serta peningkatan prestasi akademik siswa. Sejumlah penelitian yang dipaparkan Kemendikdasmen menunjukkan bahwa siswa penerima MBG memiliki pengalaman belajar yang lebih baik dan kesempatan memperoleh asupan bergizi yang lebih merata.
Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana perubahan skema tersebut akan diterapkan. Jika kantin sekolah benar-benar dilibatkan, maka perannya tidak lagi sekadar tempat siswa membeli makanan saat istirahat. Kantin dapat menjadi bagian dari kebijakan nasional yang menyentuh kehidupan jutaan pelajar setiap hari dan mengubah wajah pelaksanaan MBG di masa depan.
P: Agus Sanjaya
